Terkait Tambang Ilegal Kebal Hukum, FRN DPW Banten Akan Bersurat ke Kapolda Banten Agar Segera Ditindak Tegas

BANTEN - Terkait marak nya Tambang Ilegal dan adanya aduan dari masyarakat dan wartawan yang tergabung di FRN DPW Banten, banyak laporan bahwa tambang ilegal termasuk Galian C yang tak tersentuh hukum, sehingga menimbulkan opini masyarakat bahwa penegak hukum terkesan mandul.

Hal ini membuat Ketua Fast Respon Nusantara Counter Polri (FRN) DPW Banten Habibi, mengambil sikap dan langkah tegas. Jumat (17/5).

Baca juga: Mega Korupsi Sampai Harga Cabai Melambung Tinggi, Inisiator KMPG Sebut Mendag Layak Dievaluasi

Maraknya Tambang Ilegal (Galian C) di tengah masyarakat tentu akan menjadi polemik terus jika tidak ada tindakan yang tegas dari penegak hukum.

"Jika tidak ada tindakan yg tegas dari APH, membuat asumsi masyarakat terhadap kinerja APH itu mandul, " ujar Habibi. 

Baca juga: Jumadil Qubro: Kembali Ke Masyarakat, Apresiasi Program Polisi Yang Menyentuh Langsung Kearifan Lokal

FRN ini merupakan pengawal Program Kapolri, diantaranya Judi online, Tambang Ilegal, Ilegal Loging, BBM Ilegal, Narkoba dan TPPO, demi menjaga marwah institus Polri, FRN wajib mengawal Program Kapolri.

Langkah awal FRN Banten untuk mengawal Program Kapolri ini FRN Banten akan segera mengirim surat kepada Kapolda Banten.

Baca juga: Adhie Umar S.: Ganjar Berpotensi Menjadi Gubernur Gagal

"Nanti kami akan Bersurat ke Kapolda Banten dan Dirkrimsus, setelah itu kita akan menunggu perkembangan, FRN Banten juga akan Kordinasi dengan Dirtipiter Bareskrim Mabes Polri, " tegas Habibi Ketua FRN DPW Banten.

Ditempat terpisah Ketua Umum FRN Agus Flores mengatakan bahwa setiap Ketua DPW harus membuat gebrakan-gebrakan yang membuat citra dan marwah Polri terjaga, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Baca juga: Peran Mahasiswa Milineal Sebagai Kunci Peradaban Bangsa

"FRN harus menjaga marwah POLRI, FRN harus jadi pemicu Polri yang Presisi, sesuai dengan Program Kapolri, " ujar Agus Flores.

"Jika di Banten marak Tambang Ilegal, silahkan kordinasi dengan Kapoldanya atau Dirkrimsusnya jika tidak ada tanggapan laporkan ke Dirtipiter Mabes Polri, " pungkas Agus Flores. (Sopiyan)

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: Agak Mustahil Ada 110 Juta Big Data Warganet yang Setuju Penundaan Pemilu, Dari Mana Sumber Datanya?